Akar Rumput Indonesia

Catatan diskusinya…. (tolong dilengkapi oleh teman-teman).

Ini bukan transkripsi verbatim, tapi catatan-catatan penting yang bisa diperkaya bersama. Bisa jadi lebih kaya dari “kejadian aslinya”, bisa jadi lebih miskin. Diskusi ini memang tidak direkam. Sebuah rekaman 4 jam percakapan tentunya meletihkan telinga dan menuliskannya memegalkan tangan, apalagi membacanya bisa bikin buta. MMS –diluar kapasitasnya sebagai wartawan JP, tentunya―memulai dengan sebuah cerita penting tentang kebebasan media jurnalistik yang dinilainya sebagai semu. Katanya mengutip Noam Chomsky, “bahkan di negara yang sangat demokratis seperti Amerika, media mengalami lima macam kecacatan:

1. Ownership

2. Iklan

3. Power – politics

4. Ancaman dan sensor [nah ini apa istilahnya?]

5. Komunis-phobia dan anti-terorisme phobia

Membahas poin 1, bagaimanapun juga media adalah unit-unit kegiatan bisnis yang bergerak dan bermotivasi selayaknya perusahaan yang mementingkan akumulasi modal. Sehingga kesuksesan media sangat mungkin ditunjang oleh tulang punggung kuat yaitu konglomerasi berbagai perusahaan dalam satu atau beberapa kepemilikan yang terbatas. Gampang diduga bahwa kenetralan media dipengaruhi oleh berbagai tekanan dari perusahaan-perusahaan yang ada di belakangnya.

Mengenai poin 2. Surat kabar bisa dikatakan sebagai arena bertarung bagi iklan dan berita. Kelangsungan hidup media cetak sangat ditentukan oleh pemasukan dari iklan. Tarik menarik ini mempertaruhkan ruang berita yang justru menjadi nyawa sebuah media, atau dalam istilah MMS, konstituensi iklan bisa mengalahkan substansi. Mungkin contoh yang paling baik adalah advetorial (apaan siiih), rubrik-rubrik pembahasan teknologi dekat sekali dengan suasana promosi. Sudah menjadi rahasia di kalangan wartawan bahwa mereka selalu bersiap diri jika tulisan-tulisannya jauh dipersingkat jika tidak dipotong demi mempertaruhkan ruang iklan.

Maksud poin ketiga, adalah adanya tarik-menarik antara berbagai kekuasaan yang ada dalam lingkup penerbitan media nasional. Pemerintah bisa menentukan cara-cara pemberitaan, demikian juga pengusaha. Termasuk juga ada kecenderungan media untuk memanfaatkan sumber-sumber yang powerful karena ditunjang oleh institusi-institusi formal. Tengoklah bagaimana media mengutip sumber-sumber yang dianggap punya kewenangan: seorang pakar dari universitas X, ekonom yang itu-itu saja, para menteri, pihak polisi, atau pihak kehakiman. Bicara tentang kebenaran isi pemberitaan, kecenderungan besar yang terlihat adalah: “kebenaran hanyalah valid jika disampaikan lewat sumber-sumber formal yaitu para elite politik dan birokrat pemerintah serta kampus”.  Suara-suara kelas bawah, suara rakyat sering dianggap tidak representatif. Oleh karena itu jangan heran jika kolom-kolom media penuh nama orang terkenal yang isi tulisannya biasa-biasa saja (atau normatif banget) sementara tulisan-tulisan bernas dari penulis baru sangat susah masuk.

Poin 4 adalah yang paling kasar, yaitu berupa ancaman-ancaman dari pihak luar kepada pihak media sehubungan dengan pemberitaan termasuk sensor. Tidak perlu penjelasan, Orde-Baru di masa lalu juga penuh contoh mulai dari penculikan dan penangkapan wartawan, pembreidelan izin terbit, sampai penarikan media dari pasar.  

Poin 5 berupa komunis-phobia. Sesuai dengan judulnya, hambatan ini bersifat psiko-kultural yang menghinggap pada pembaca dan pengelola media. Setiap tulisan, kalimat dan bahkan kata yang merupakan turunan-turunan dari konsep-konsep non-kapitalis akan secara otomatis tersensor dengan sendirinya. Bisa jadi pembacanya protes, bisa jadi editor-nya langsung memotong, bisa jadi penulisnya sudah melakukan sensor otomatis pada saat menuang pikiran. Menurut saya, ini yang sebetulnya paling seru sebab cara kerjanya dengan menusuk pikiran orang. Tentu saja kondisi komunis-phobia ini dilakukan oleh negara dan komunitas-komunitas binaannya secara canggih dan sistematis, yang membuat apa yang tampil di media selalu memiliki ciri-ciri: berpihak secara berlebihan pada pembangunan ekonomi, tidak suka membahas aspek manusiawi buruh, senang dengan artikel-artikel dan tips-tips semacam “peningkatan kualitas SDM untuk pembangunan”. Ciri lain adalah: membuat pembacanya takut akan perubahan, senang ngutip pejabat, malas ngutip rakyat kecil, Menuhankan  agama alias mempromosikan agama sebagai dogma mati, bukan sebagai fenomena sosial.  Menurut MMS, walau Chomsky tidak bicara tentang teorrisme, kita dapat memasukan soal itu dalam filter ini. Sebab logikanya sama saja yaitu menjelek-jelekkan anti-tesis dari kapitalisme. Hampir semua media industri besar tidak membahas secara dalam terorisme sebagai sebuah fenomena sosial, melainkan membahas wilayah “beku” dalam penafsiran ketuhanan sebagai sesuatu yang non-kompromis, dan oleh karena itu bersifat syaitani bagi dunia modern. Inilah mainstream dalam media-media yang di Indonesia. Lalu hendak dikemanakan demokrasi dalam kondisi begini?    

Media ‘Mainstream’, Media Sebagai Pilar Demokrasi dan Kekuasaan

BSD kemudian mengingatkan tentang variabel sejarah media sebagai hal yang menarik untuk dipelajari. Pada masa 1950-1960-an, justru banyak sekali media-media utama yang besar dan sukses dari segi distribusi dan pengelolaan walau bukan dimaksudkan sebagai media mainstream sebab dia dibesarkan oleh partai-partai. Maksudnya, media dapat menjadi besar dan berkembang tanpa memiliki kecacatan seperti yang digambarkan oleh Chomsky tadi. Jadi harusnya ada faktor eksternal lain yang bekerja. Tengoklah contoh Guardian atau  Daily Telegraphs yang besar dan bermutu sebagai media non-mainstream. Tapi hal ini tidak hadir di sini. Di Indonesia, media partisan selalu hadir sebagai kekonyolan. [ tidak ada yang membahas tentang apakah faktor eksternal itu?] IKS juga bertanya: media-media partisan bukankah akan masuk juga ke dalam skema ownership tadi? Jadi sampah juga kan? MMS menjawab untuk IKS. Sebenarnya kepemilikan barulah menjadi soal jika melihat kekuasaan yang bekerja dibelakangnya. Terkonsentrasinya kekuasaan secara vertikal dan horisontal yang mungkin seperti tangan-tangan gurita lah yang menjadi persoalan. Apa yang perlu dilihat—seperti yang dikatakan SF—adalah  media menjadi kontrol dan menyampaikan informasi, dan seringkali media tidak konsisten dalam menentukkan sikap. Sebagai contoh adalah koran K pernah secara kritis bicara tentang reklamasi Singapura, namun ternyata sebulan belakangan ini banyak iklan properti Singapura. Ini suatu bukti bahwa media tersebut membagi ruang beritanya untuk kepentingan iklan sekaligus memperlihatkan betapa ambigu posisinya. Dari sisi lain, terlihat bahwa media di Indonesia masih hanya berupa sumber informasi saja.   [Ruang kosong menunggu BANTUAN buat diisi: ... Chavez menutup RCTV  yang merupakan tindakan tidak demokratis, padahal Chavez adalah Presiden Venezuela yang konsisten terhadap kepentingan rakyat ... Chavez menasionalisasi perusahaan minyak yang menimbulkan reaksi kelas menengah ] –> ayo isi benang merahnya…

Kita perlu melihat apa yang diprotes oleh rakyat Venezuela terhadap tindakan Chavez tadi? Apakah karena rakyat merasa pilar demokrasi mereka telah diruntuhkan? Atau ada sebab-sebab lain? Maksudnya begini, kita harus membuka kemungkinan bahwa berita-berita utama di koran adalah pertarungan kelas tinggi elite-politik  yang belum tentu dipahami oleh rakyat. Media adalah tempatnya para elite menunjukkan konflik mereka dan publik bisa jadi tidak membutuhkan fungsi kontrol.  Rakyat jadi marah karena stasiun RCTV tadi juga menyebarkan hiburan-hiburan yang otomatis ikut tumbang juga.  Hmm, jadi kalau begitu, demokrasi  adalah maraknya keberagaman? Itu yang sejurus kemudian dilontarkan oleh IKS.  Barangkali juga, ya? Di sisi lain sebuah negara otoriter dapat memiliki sisi demokratis yang terjaga. Contoh adalah Singapura yang sangat keras dan kolot penuh aturan, tetapi memiliki Star Weekly yang sangat komprehensif dan kritis dalam pemberitaan mengenai Asia Tenggara. Analisisnya tajam sekali, walau mungkin saja  Singapura sendiri tidak maksud dalam area yang dianalisis… he he he… sama aja bohong, ya? Maksudnya, kita harus cerdas memikirkan bahwa media sebagai pilar demokrasi punya kandungan jargon juga. Lalu mari bergerak ke arah sumber formal pemberitaan. Berapa besar usaha media untuk mempromosikan pemain-pemain baru? (maksudnya penulis-penulis baru). BS merasa bahwa media tetap lebih percaya pada narasumber-narasumber ataupun penulis-penulis lama, padahal penulis lama belum tentu memiliki kualitas yang terjaga dalam setiap tulisannya atau dengan kata lain, mereka lolos seleksi karena karisma namanya, bukan karena tulisannya.  Tapi belum tentu juga demikian. Bicara tentang sumber formal tidak bisa dilepaskan dari tingkatan aksesibilitas narasumber. Perlu diketahui, sambung MMS, bahwa wartawan selalu diburu-buru waktu sehingga dia cenderung untuk menghubungi channel-channel yang sudah sering memberikan informasi. Bisa jadi persoalannya sederhana yaitu bahwa narasumber yang dimaksud ternyata tidak bisa dihubungi sampai detik-detik terakhir dan wartawan menghubungi orang-orang cadangannya yang kira-kira mampu. Saya, tentu merasa lebih baik untuk menghubungi BSD daripada IMP karena BSD jauh lebih terkenal, kira-kira begitulah , tapi kalau dia tidak bisa dihubungi, saya menghubungi Iwan (sialan!)! Sehubungan dengan hal ini tidak heran kalau wartawan-wartawan lebih suka mengkerubungi sumber-sumber formal seperti kantor polisi, tokoh, dan istana, daripada mencari berita dari orang-orang biasa misalnya tukang ojek. Kemudian juga mesti dilihat bagaimana media memainkan peran sebagai pengguncang kekuasaan.  Disini kita harus perhatikan bahwa ada unsur-unsur character assasination dalam pemberitaan. Ini terjadi di mana-mana baik di kota maupun desa. Perbedaannya adalah tingkat kekasaran. Di tingkatan desa, menghancurkan lawan melalui media dilakukan terang-terangan dengan lebih vulgar.  Menarik bahwa sebetulnya ada organisasi “tanpa -bentuk” yang isinya semacam forum informal para wartawan lintas suratkabar yang terjadi di kota-kota besar. Kekuatan mereka luar biasa ampuh untuk menjatuhkan pihak-pihak yang memang sengaja ingin dijatuhkan atau melindungi orang-orang tertentu. Namun demikian kekuatan mafia suratkabar ini cukup fair untuk menentukan siapa yang ingin dijatuhkan dan siapa yang tidak.  Misalnya begini si pejabat “X” terlibat hubungan
asmara gelap, yang kemudian terungkap. Media melalui “organisasi” ini bisa saja “melindungi” pejabat tersebut apabila dia memenuhi kriteria sebagai “pejabat baik yang melakukan kebodohan, mari kita maafkan”.  Tapi perbuatan yang sama apabila dilakukan oleh pejabat yang “nyebelin dan beraroma korup berat” akan berakhir pada penghakiman serentak lewat banyak surat kabar bak hukum rajam. Kiprah konglomerasi media yang mengakibatkan mengerucutnya fungsi media hanya sebagai alat untuk menguasai perusahaan non-media juga bisa sangat kotor. MKS menceritakan kasus yang benar-benar terjadi baru-baru ini. Sebuah media swasta nasional secara intensif meliput kasus kebobrokan sebuah perusahaan transportasi nasional dengan teknik-teknik investigasi yang sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tersebut begitu terpojok dan harga saham-sahamnya melorot kencang ke dasar  bawah harga normal.  Sampai pada suatu titik, media tersebut menghentikan liputan investigatifnya persis  ketika perusahaan transportasi tadi telah dibeli menjadi salah-satu anak perusahaannya, hanya dalam hitungan jam. Semacam interupsi absurd: “stop mocking them ‘coz we fucking own it!”.  Jangan-jangan… para boss media itu sebetulnya tidak pernah ambil peduli pada asas-asas etika dan profesionalisme, walau mereka menuntut karyawannya untuk melakukan itu.    

Media Alternatif Atau Media Independen Serta Tujuannya

Dalam kondisi dimana tensi politik semakin tinggi maka media alternatif muncul. Apa yang ditawarkan media alternatif itu adalah independensi yang lebih besar, maka untuk saat ini saya menyamakan media alternatif dan media independen. Dia menjadi alternatif karena menyuarakan kepentingan-kepentingan yang terpendam, atau bisa juga disuarakan tapi hanya melalui saringan elite yang penuh saringan. [Poin-poin yang tercatat  seliweran dan bisa diteruskan kawan-kawan yang membaca notulensi ini misalnya:]l        media independen mudah tergoda menunuju kepentingan oriented business. Ini dapat dicontohkan dari kasus browser alternatif Mozilla Firefox  yang pernah meramaikan World Social Forum, tapi kemudian ikut juga di Davos. Artinya sebuah pemikiran alternatif yang non-profit dan berguna bagi rakyat banyak tetaplah rentan. Lalu Miramax yang terkenal memproduksi film-film independen tetap membutuhkan Buena Vista dari Disney untuk distribusinya.  Lantas apa yang dapat membuat konsep alternatif dapat bertahan?  Ini tidak sempat dibahas. Kita membahas tentang sisi alternatif bisa dilihat dari segi content dan kelas [siapa yang bisa menjelaskan ini lagi?].   l Yang jelas forum diskusi ini menolak bahwa alternatif bisa juga ditinjau dari segi harga, yang membuat saya rada heran. Tapi sehubungan saya berperan sebagai juru tulis, jadi tidak sempat tanya-tanya deh.  Menurut saya salah satu strategi yang membuat konsep alternatif  bertahan adalah harga. Hal ini terlihat dari bagaimana berhasilnya sistem Operasi Linux tetap bertahan selama 10 tahun lebih karena manifestonya untuk memberi harga nol bagi Kernel Linux yang dikembangkan dari sistem UNIX yang berbayar. Unix justru hancur dibuatnya, sementara puluhan varian Linux terus bermunculan setiap minggu sebagai sistem operasi yang semakin handal dan bebas virus dibandingkan Microsoft. Hal yang menyenangkan dikatakan oleh pembuatnya yaitu: Linux dapat dikembangkan oleh siapa saja sehingga dia semakin mantap dari hari-kehari. Kami semakin kuat dengan ratusan sukarelawan yang memperbaiki Kernel secara bersama-sama. Inilah sebuah sistem operasi yang membiarkan para pengguna bekerja sambil belajar—bukan hanya tahu cara memakai . Kami juga merasakan bahwa sistem operasi yang baik harus dapat adaptif memanfaatkan segala jenis komputer termasuk yang sudah bapuk. Tentunya ini berdampak baik bagi lingkungan (bayangkan Windows selalu menuntut hardware baru sehingga komputer seringkali harus dibuang ke tempat sampah ketika lisensi habis?).Ada kemungkinan bahwa angka penjualan Windows Vista tidak sebesar pendahulunya oleh sebab harganya yang terlampau mahal dan varian Linux sudah semakin dikenal orang,  mudah digunakan dan cantik pula tampilannya. Linux memang bukan media informasi, tapi sebagai sebuah produk independen yang hidup dalam nyawa gerakan sosial melawan kapitalisme, dia bisa direnungkan. l Publik bukanlah ruang hampa yang kosong.Ada juga hal menarik bahwa sebuah media yang kita percaya sebagai mainstream bisa tidak konsisten dan menjelma membawa pikiran-pikiran altenatif. Contoh yang bisa kita lihat adalah Kompas tanggal 3 Mei yang membuat editorial tentang “Wajah Sosialisme Indonesia”.  Ini suatu fenomena menarik. Menurut BS, tidak pernah terbayangkan bahwa Kompas (tepatnya pada hari itu) bisa tampil  “kekiri-kirian” selayaknya sebuah media alternatif ditengah media kapitalis yang dominan.  Nah kita dapat kembali pada fobia-fobia komunisme.  Negara ini begitu fatal mengadopsi kapitalisme sebesar-besarnya sehingga bangsa Indonesia tidak lagi punya daya kritis terhadapnya. Mode of Consumption alias cara-cara mengkonsumsi telah menjadi suatu keterampilan yang jauh lebih penting daripada cara-cara berproduksi. Singkatnya kita lebih paham belanja dibanding segala-galanya. Marxisme melalui pemikiran sosialisme justru menawarkan pemikiran ekonomi alternatif yang  kritis demi pembangunan bangsa ini (Dunia Ketiga, gitu loOh).  Bahkan ga usah jauh-jauh deh, UUD 1945 itu adalah contoh baik betapa konstitusi negara kita adalah Sosialisme atas Berkat Rahmat Allah yang Mahakuasa.
Para pendiri bangsa tentunya tidak main-main dengan hal ini.  Gerakan-gerakan anti globalisasi  yang sebetulnya lebih tepat diterjemahkan sebagai anti globalisasi korporasi dan privatisasi haruslah bergerak secara strategis. Caranya tentu dengan memahami kampanye yang bisa diterima secara kultural dengan tidak lagi memakai elemen-elemen generik yang dianggap Kekiri-kirian (apa siiiih, Wan?).. ya ga usah bawa-bawa bendera merah, ga usah pakai simbol yang nakutin rakyat karena tujuannya ingin mendidik rakyat supaya sadar ketertindasannya. Di sinilah pentingya pendidikan untuk rakyat, yaitu menerjemahkan konsep-konsep,  menjinakkan jargon-jargon dan menanamkan rasa kritis. Contoh misalnya, meluruskan persoalan bahwa anti-globalisasi ekonomi tidak ada hubungannya dengan sikap anti-amerika.  

Udah duluuuu….

Jurucatat – IMP 

Akarrumput menampung semua usulan, kritik, hujatan, sumbangan pikiran bagi kemajuan grup diskusi ini. Usulan diskusi mendatang sangat dinanti. Jadi kirim saja lewat e-mail untuk didata. Semakin banyak usul semakin baik, nanti tinggal diagendakan.

Maka pada suatu sore tanggal 18 Maret berkumpullah sesuai abjad: Amalia Pulungan, Arief Hendarto, Budiman Sudjatmiko, Elok Dyah Messwati, Ikhsan Sube, Ima, Iwan Meulia Pirous, Johan Nurbarok, Matheos Messakh, Mira Pakan, Mira Siregar-Meulia untuk minum kopi dan ngobrol.  Berikut ini catatan yang tidak kronologis tapi setidaknya mempertahankan esensi pembicaraan. Terimakasih untuk Mira Siregar-Meulia untuk catatan tambahan sana-sini [...].

Ngomongin Hal Berkabut Soal Indonesia

Berkabut karena Indonesia sendiri terlalu banyak menyimpan persoalan sekaligus pandai menyimpan rahasia. Berkabut karena negara ini begitu kita cintai sekaligus kita benci, berkabut karena negara ini tidak jelas maunya apa.  Mendekati Indonesia secara objektif bagi saya juga sulit banget, dan saya sebagai tukang catat menikmati menulis secara subyektif dan izinkan untuk menyeleweng . Semoga notulensi ini bertindak seperti sisir yang merapikan persoalan-persoalan yang muncul untuk disimpan dan dipelajari dengan rasa nikmat, kerennya: refleksi diri. Kalau suka, bilang-bilang, kalau marah jangan dipendam. Tulis aja, tulis….!!

Dari mana kita mulai? Ok, dunia politik kita kah yang membuat Indonesia seperti sekarang ini?  Politik seharusnya kekuasaan yang bersifat sangat publik dengan legitemasi yang diperoleh dari argumentasi, bukan bedil dan darah.  Apa yang menjadi kata kunci adalah argumentasi. Berargumen sebagai politisi bukan sesederhana salah dan benar, tapi membangun logika dan menempatkannya pada konteks publik. Di sinilah letak tawar-menawar yang jauh sama-sekali dari hitam-putih. Budiman punya metafor  bahwa politik itu “petang”, maksudnya petang adalah keadaan yang dinamis, dia itu siang, tapi sebentar lagi menjadi malam. Dia itu malam, tapi masih ada unsur siangnya. Begitulah kira-kira.  Lebih tepat lagi, mungkin maksudnya: politics is ambivalence in nature, that’s why argumentation is important. Semenjak delapan tahun belakangan, tidak banyak perubahan di Indonesia.

Politik masih jauh dari argumentasi yang cerdas. Kecerdasan belum dianggap penting, padahal orang cerdas bisa melihat banyak warna, bukan sekedar lensa hitam-putih. Berikut elemen hitam-putih itu: agama, uang, dan undang-undang yang usang.  Partai yang besar karena membawa simbol agama tentunya jauh dari kecerdasan (sekalipun programnya populis, no offense PKS) sebab dia adalah partai yang tidak mengizinkan ruang tawar-menawar (Tuhan kok ditawar?).  Suatu partai yang membeli loyalitas dengan elemen uang juga jauh dari kecerdasan argumentatif, sebab hubungan uang selalu impersonal dan jangka pendek seperti jual beli. Undang-undang juga bukan mantera. Kalau suatu kebijakan berlawanan dengan undang-undang, maka sudahkah kita berpikir dari dua arah? Apakah peraturannya yang ngaco, atau undang-undangnya yang ngaco? Argument, argument and argument! Termasuk argumen terhadap wujud NKRI sendiri.  .  Dan akuilah kita masih terlalu takut untuk berani berpikir bahwa fakta geopolitics bisa disusun ulang, sebab Indonesia adalah ciptaan Belanda atas kumpulan kerajaan-kerajaan dan puak-puak etnis yang tidak terlalu sakral. Kita adalah bagian dari Asia Tenggara dengan ratusan kluster etnik yang sudah menjadi kue-kue tart yang dibagi oleh bule-bule the conquerors di masa lalu.   

Lalu ada pertanyaan: sedih tidak kalau Indonesia bubar?  

Yah gimana yaa.. Pertanyaan ini sulit sebab terlalu pendek.  Bubar sebagai bangsa? Bubar sebagai negara? Bubar sebagai pemerintahan? Ini perlu diskusi lagi di lain hari dengan bentuk pertanyaan yang  lebih tajam. Cukup dulu dengan menyadari bahwa misteri nasionalisme itu lebih banyak melahirkan pertanyaan daripada jawaban. Kata Mattheos yang berasal dari Kupang, Indonesia sentralistis banget. Orang Kupang banyak yang tahu Jalan Hayam Wuruk Jakarta persisnya di  mana, tapi belum tentu orang Jakarta tahu di mana persisnya Kupang. Bisa jadi ini merupakan hal biasa saja… bisa juga tidak. Lokasi, tempat, ruang, jarak, proksimitas bisa jadi tidak netral tapi terkonstruksi secara sosial, terlembaga, dan diwariskan lewat kurikulum. Koentjaraningrat, guru besar antropologi UI menulis buku Masyarakat Terasing  yang isinya adalah etnografi tentang kelompok-kelompok etnis terasing, alias jauh banget dari Jawa dan terisolasi secara geografis. Tapi apakah jauh dari Jawa membuatnya terasing? Terasing dari apa? Atau kita semua –termasuk Prof Koen – sebagai bagian dari publik Indonesia yang dibesarkan dalam imajinasi Jakarta adalah pusat peradaban? Dalam sebuah in-flight magazine tentang Visit Indonesia pernah ditulis: “kerajinan manik-manik yang indah ini dibuat oleh orang Dayak nun jauh di Kalimantan sono..”(sic!). Atau ungkapan populer: “Awas kalau ke Kalimantan, entar pulang diguna-guna!” Dayak Iban Kalbar yang konon tukang guna-guna  itu rata-rata memiliki riwayat nomadic yang luar biasa:  pengembara, melintas batas negara, bertempur bersama TNI melawan British Gurkha troops tahun 1966, kerja dalam proyek infrastruktur kota di Brunei Darussalam, menonton RCTI melalui satellite TV (they shared local knowledge of how to hack decoder as Indon TVs scrambled Piala Dunia).

Nasionalisme yang mana?
Indonesia adalah sesuatu yang dibayangkan. Masalahnya apa yang dibayangkan tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan tentang
Indonesia itu sendiri. Whose Imagination?  and  Which Indonesia? Apakah Indonesia yang romantik-patriotik? Apakah Indonesia yang berwajah ‘masyarakat sipil’? Apakah Indonesia yang berwajah  ‘negara kesejahteraan’? Apakah Indonesia yang modern fasis dan disiplin mempersiapkan tinggal landas?

Apakah Indonesia yang mencari esensi lewat leburan banyak golongan etnis?

Ataukah Indonesia yang mempertahankan hak-hak golongan etnis secara demokratis? Bagaimana dengan Indonesia yang sekuler? Indonesia yang religius? Indonesia yang hypertech? Atau mau gabung saja semua?

[++ Mira Siregar, bisik-bisik ke Budiman: gue mendukung sekularisme dalam bernegara, gue melihat kebhinekaan bangsa kita bisa ditunjang dengan mempertahankan sekularisme, gue melihat issue ini cukup penting saat ini untuk mencegah perpecahan yang di depan mata...sisanya: sensor dulu deh]

Ikhsan Sube bilang: nasionalisme itu berhubungan sekali dengan patriotism dan terutama adalah rasa terima kasih kepada tanah kelahiran, tanah yang sudah memberi kita banyak hal: kehidupan. Kita harus patriotik. Ada juga yang bilang (kau kah Mattheos?): sense of belonging sudah tidak ada di Indonesia ini. Saya berusaha mencatat semua tapi akustik ruangan emang jelek. [++Wan...gimana soal Republikans-Patriotism-nya Budiman?] 

[++ Mira Pakan terlibat diskusi serius dengan Budiman soal tua-muda dalam berkebangsaan, bernasionalism, menurut Mira Pakan: jangan usia menjadi patokan seseorang dalam konteks ini.......to be continued]

OK, mari kita lihat ke inti mesin nasionalisme itu sendiri. Kalau nasionalisme adalah sebuah operating system, mari kita lihat kernel-nya yaitu konstitusi. UUD 1945 sendiri banyak mengandung kontradiksi dalam memetakan mesin dasarnya (wajar sih yang nyusun banyak orang, terus buru-buru lagi).  Bisa jadi nasionalisme Indonesia merupakan tarik-menarik antara Civic vs Ethnic based nationalism. 

Di satu sisi undang-undang kita menekankan asas civic nationalism yang kuat (adanya perasaan kebangsaan yang satu sebagai warga dengan hak dan kewajiban) tapi di sisi lain, kebudayaan nasional dianggap ekstrak akhir dari “budaya-budaya” etnis yang dianggap ideal, tanpa penjelasan antropologis yang matang.  Nasib nasionalisme jadi berwajah dua (Janus faced):  dia sangat re public, kesepakatan publik, kontrak sosial, hak-kewajiban, pembagian kekuasaan, demokrasi, musyawarah, mufakat, voting. Di sisi lain dia sangat primordial: Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Secara antropologis tesis ini sangat tidak bertanggung jawab dan meyesatkan. Civic nationalism bisa dikelola secara terbuka dengan standar-standar kompetitif yang adil, sementara ethnic-based dalam sebuah Indonesia yang kemajemukan etnisnya ga ketolongan, hanya bisa dikelola dari logika siapa mayoritas dan siapa minoritas. Perpaduan antara ethnic dan relgion-based kemudian lebih parah lagi.

Dalam multi-phobic NKRI. Siapapun yang menolak “fasisme pikiran” menjelma jadi minoritas yang hidup bagai warganegara kelas dua yang sentimen kebangsaannya diragukan. Inilah kumpulan para subjek yang tidak cocok masuk ke dalam kotak-kotak mayoritas karena berbagai hal misalnya: secara seks dianggap ngaco (gay, lesbian, transvestite), berlokasi tinggal jauh dari “pusat” yaitu di pinggir kedaulatan Negara dengan segala kegiatan ekonomi lintas batas. Mereka yang kebanyakan bertanya dan  lebih punya pikiran membangkang  (baca buku-buku dilarang Negara), golongan Tionghoa (dianggap rentan komunisme, tidak boleh jadi pegawai negeri dan tentara).  Bahkan,  orang bisa dijebloskan jadi minoritas karena berbagai hal sepele, tapi dibesar-besarkan oleh komunitas yang dominan, misalnya: menolak berjilbab, tidak mau pengajian. Norma agama kemudian dimasukkan dalam Perda. Berbahagialah kalian yang berhasil diatur, menjadi subjek-subjek yang sukarela diatur dan kemudian membela negaramu tanpa bertanya. Nun jauh di sana tetap ada otak yang suka diatur. Bagi mereka Ini dia negara yang mematikan pikiran, melebur kreativitas dengan ancaman-ancaman dosa, demikanlah ketika negara mensenyawakan diri dengan kekuatan Tuhan.  Lalu bisa-bisanya RUU-APP. Hanya karena arus birahi itu begitu mengasyikan dan liar, dia harus diatur seketat-ketatnya. Wilayah erotika sebagai ekspresi kebebasan kultural kemudian menjadi sampah, sehingga karunia Tuhan itu dianggap sebagai kutukan. Tubuh adalah materi personal, sejak kapan negara memiliki hak untuk memiliki tubuh-tubuh rakyatnya? Tidak cukupkah kami membayar pajakmu? Bersabar dengan fasilitasmu yang buruk? Engkau tak setia, mengapa saya harus?  Kebangsaan harus dipisah dari kenegaraan. Maka itu orang dihadapkan pada pilihan-pilihan kombinatif antara negara dan bangsa. Mencintai bangsa tidak sama dengan mencintai negara dan selalu ada dialektika. Dalam kondisi utopis keduanya harus sama besar. Becandaan gue nih: yang paling kasihan adalah tentara karena mereka harus terima dua-duanya tanpa boleh protes (tapi kan mereka berjiwa baja), dan yang paling untung adalah mereka yang tidak pernah mikirin (what you dont know dont hurt you — kata Matheos). Nah uring-uringan si warganegara “kelas dua” itu hehe.

Jadi apa pemersatu kebangsaan itu? Mari fokuskan ke wajah nasionalisme “modern yang berwajah republik”  dalam sebuah konteks historis Indonesia yang 80 persen Muslim ini. Sebuah republik muslim?  Saya sendiri tidak suka dan tidak percaya bahwa agama dapat berintegrasi dengan politik dan melahirkan hal-hal yang baik meski ditulis dalam Qur’an sekalipun. Menurut saya, pemerintah yang baik secara sadar membiarkan publik mengurus ekspresi budaya dan ekspresi agama dalam lingkup domestik masing-masing, dan memfasilitasi dengan sarana publik. Kegiatan pemerintahan harus bersih dari nilai-nilai dan modus operandi keagamaan sebab agama (Islam Indonesia?) tidak bersifat inclusive terhadap perbedaan keyakinan yang membuat relasi Self-Other menjadi demikian kuat. Sebab agama menyisakan sekelompok keyakinan lain yang bukan internal group-nya sebagai residu.

 Nyatanya, Budiman mengatakan lain. Agama gagal menjadi alat politik karena agamanya itu sendiri tidak dijadikan alat transformasi yang membebaskan. Menurutnya agama justru bisa menjadi social capital mungkin juga cultural capital yang penting dan tetap sejalan dengan prinsip demokratisasi misalnya seperti yang terjadi di Amerika Latin (teologi pembebasan maksudnya?).  Agama itu harus progresif, yang artinya dia tetap menanamkan kesalehan dan kecintaan kepada Tuhan, tanpa sedikitpun membuat pemeluknya merasa asing dengan persoalan-persoalan manusia (wordly affairs).  Wah terus-terang ini sangat menarik dan penting untuk didengar (ayo ini bisa jadi bahan diskusi berikutnya).

Mattheos punya pendapat menarik karena dia kuatir terhadap radikalisasi agama. Katanya peredam dari fundamentalisme agama harus datang dari kelompok agama yang sama tapi dengan aliran yang berbeda maka dengan demikian terjadi suatu dialog. Menurut Matheos, gerakan fundamentalis Kristen hanya bisa diredam oleh wadah mainstream Kristen itu sendiri seperti PGI misalnya. Lalu secara alamiah pembicaraan mengalir kepada gimana kalau terjadi pada agama Islam? Ya mungkin juga kalau terjadi di Islam pun jika terjadi letupan resah para fundamentalisnya akan diredam oleh wadah mainstreamnya sepeti NU dan Muhammadiyah]

[++ Tambahan soal WN kelas dua tadi, misalnya, exercise nih, Budiman [atau permisalan yang disampaikan Budiman adalah] seharusnya dia nggak merasa WN kelas dua karena dia: laki-laki, Jawa, Muslim, dll hal yang “kelas satu” lainnya.Namun tetap keadaan itu toh tidak membuat merasa sebagai “WN kelas satu”. Hal ini membuat Mira berpikir di rumah: Mira perempuan, bukan Jawa asli karena campur Sunda dan Batak dengan suami Aceh pula dan penampilan yang jauh dari “jawa”, memang Muslim tapi tidak lancar mengaji dan tidak beratribut “muslimah”: tapi saya tidak pernah merasa jadi WN kelas dua, kenapa ya? Mungkin karena secara pikiran saya tidak pernah terbelenggu oleh hal-hal fisik seperti itu, pikiran saya nggak pernah terpenjara, mungkin itu jawabannya Bud: pikiran yang masih bisa bebas merdeka, jadi mungkin Elok benar soal pentingnya pendidikan bagi anak bangsa]

Belajar koreksi diri dari Amerika Latin.  

Ini persoalan yang mengemuka juga dan secara samar-samar saya catat demikian: hanya Indonesia saja yang terlihat sangat kurang watak seriusnya untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing sehubugan dengan kontrak HGU. Amerika Latin adalah contoh yang baik. Apa yang bisa saya rangkum (ditambah interpretasi pribadi sana-sini) kira-kira demikian: Amerika Latin telah belajar sangat banyak dari hubungan-hubungan ekonomi timpang dengan negara-negara Barat.

Dimulai tahun 1950-an para neo-Liberal (yang kritis) seperti Leo Prebisch mengkritik pola hubungan ekspor-impor yang tidak adil. Katanya mari kita perkuat industri nasional supaya tidak selalu tergantung Eropa-Amerika.  Dilanjutkan  dengan lebih radikal oleh Andre Gunder Frank: putuskan saja hubungan ekonomi dengan pasar dunia! Tapi tokh, menjadi sangat keras dan kaku pun belum tentu membawa keselamatan , sementara tidak seluruhnya tabiat kapitalisme itu buruk. Maka wajah kiri pun perlahan menjadi semakin kooperatif semenjak Cardoso, yang semakin mengarah pada tata dunia yang lebih trendi yaitu kapitalisme global.

Tapi akhir-akhir ini ada gelombang cukup aneh. Di kala Sovyet hancur, tembok Berlin runtuh, justru Amerika Latin kembali  melahirkan tokoh-tokoh pemimpin revolusioner yang bersikap galak pada kapitalisme global. Sebut saja Hugo Chávez presiden Venezuela yang sangat anti kebijakan ekonomi luar-negeri Amerika, popular di kalangan orang miskin, mengajarkan rakyat untuk mengerti politik sebagai persoalan publik dengan membagi “stensilan” gratis. Konstitusi harus dipahami rakyat, oleh karena itu harus dibaca dan dibagikan gratis dalam ukuran buku saku. Sebaliknya rakyat harus dapat bicara pada presidennya setiap saat, maka Chavez siaran setiap pagi di TV nasional dengan hotline telepon: Alo Presidente! Atau Daniel Ortega, Presiden Nicaragua, pemimpin Frente Sandinista de Liberación Nacional  yang berhasil come-back tahun 2006 dengan agenda kerakyatan (land-reform, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, perbaikan nasib orang miskin).  

Pemimpin sungguhan tidak hanya  memahami sejarah bangsa sebagai subjek kolonialisme, tapi juga memahami eksistensi dirinya dalam arus sejarah bangsanya secara sangat personal. Kemudian dia hadir sebagai agent of change, penggerak sosial di masyarakat.   Sayangya, arah menuju kepemimpinan yang populis, menomorsatukan kepentingan rakyat dan menomorduakan tekanan-tekanan politik-ekonomi luar negeri secara elegan semakin jauh dari kenyataan di Indonesia.

Ironisnya,  semangat anti-Kapitalisme Barat dan anti-kolonialisme yang masih bertahan di di Amerika Latin, dan Timur Tengah (contohnya Qaddaffi – gimana sih nulisnya?) justru mengambil Dasa Sila Bandung  sebagai motor penggeraknya. Artinya mereka adalah generasi cucu-cucu para pemimpin dunia yang dulunya datang bergabung dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan mendengarkan bagaimana Sukarno begitu geram terhadap kapitalisme Barat yang secara telanjang menciptakan penjajahan sepanjang hayat. Diakui bahwa globalisasi ekonomi berhasil memajukan Indonesia selama masa Orde Baru walau keberhasilannya hanyalah di permukaan yang harus dibayar mahal hari ini dan entah berapa dekade tahun ke depan. Masuknya kapitalisme tahun 1966 dibayar dengan kerusakan lingkungan yang parah, perubahan pola konsumsi nasional: berasnisasi, makanan siap saji tanpa gizi; pengerukan sumberdaya tambang, pembunuhan satu juta orang tanpa pengadilan, serta hutang-hutang luar negeri untuk membangun gedung-gedung tinggi.  Beginilah wajah pola pembangunan ekonomi kita, peras habis bahan mentah, jual-jual-jual! Dan begitu bangganya Indonsia pasca 1966 menutup keran imigrasi bagi ratusan anak-anak bangsa yang pernah dikirim atas nama negara untuk belajar ilmu pengetahuan modern ke Sovyet , Hongaria, Czechoslovakia, dan Rumania. Padahal justru mereka semula direncanakan pulang sebagai tenaga ahli nasional untuk memanfaatkan sumberdaya yang masih perawan dan sangat berlimpah itu.  Pelajaran sejarah kurikulum nasional disusun oleh tentara. Mereka memang jagonya terror mental, bikin fitnah, dan sistematis sekali setiap cara-caranya dalam bikin mata pelajaran. 

Bagaimana bisa, coba: Chavez pidato 45 menit tanpa teks dan menyebut Dasa Sila Bandung/soal Konferensi Asia Afrika berkali-kali sementara dalam kesempatan yang sama SBY cuma pidato 10 menitan tanpa berisikan hal-hal yang membanggakan diri sebagai bangsa Indonesia…. Waduh, bangsa lain aja bangga, kok kita malah enggak ya? Coba kita baca-baca lagi buku sejarah kita… Dasa Sila Bandung yang tercipta di Indonesia sebagai “Dunia Ketiga” yang memberontak, malah menjadi kebanggaan yang diusung bangsa lain, sementara kita sekarang? Kalau ditanya: apaan sih tuuuh dasasila? Pancasila kaleee?

Tunggu, buku-buku sejarah kita isinya cerita kronologis dengan sistem suara mono, pula! Penjelasan sejarah harusnya datang dari berbagai speaker: kiri-kanan, depan-belakang dengan berbagai nada: low sonic, middle-range, high freq. Barulah kita bisa mendengarkan keutuhan sejarah secara komprehensif dan solid.

Dasa sila Bandung ada tuh prasastinya di bandung, kena debu trotoir… (kalo ga salah deket preanger dan savoy homann). Entering 1970 onwards:  a new generation started.

In a state of oblivion, indulges by post-cold war mountainous hutang luar negeri, we proudly say: We like you Capitalism!

Catatan Tambahan:

Budiman, SMID, PRD, PDIP

Banyak orang yang nanya, kata Budiman ini sudah pertanyaan  ke tujuh ribu-an kali. Kenapa dia masuk PDIP.  Secara khusus, Mira Siregar-Meulia nanya [++Wan, bukan saya yang nanya,ini titipan teman...maksudnya ribuan orang teman sih...haha]: Budiman kemana saja, Anda menghilang sekian lama?

Budiman jawab begini kira-kira:         

- PDIP menyediakan/adalah “kendaraan yang lebih besar”

- Massa 30 juta orang yang sayang jika dibiarkan mengambang dalam kebodohan.-          Mega memberikan ruang sangat luas untuk tindakan kreatif, bukan hanya titik posisi sebagai ketua pemuda PDIP.

- Saya ingin bertemu dan mendengar dan menyuarakan suara “orang-orang biasa”, dan mengolahnya menjadi masukan buat bangsa. Saya butuh dana besar untuk aktivitas itu, saya tidak merasa perlu duduk-duduk mentereng dengan para petinggi PDIP lainnya. Pertanyaan dari Elok [++dia kenal Budiman dari jaman SMID]: OK lah PRD partai kecil, tapi bukankah dengan kesabaran, ditambah dengan iklim yang lebih terbuka, PRD bisa menjadi besar. Ibaratnya dia menjadi sepeda yang sudah canggih dan mungkin bisa nyusul mobil besar [++Mira: gimana nih Bud?]

- Komunis phobia adalah suatu halangan yang sudah membudaya di Indonesia, sehingga partai ini [yang sering dihubung-hubungkan dengan hal-hal berbau komunis] otomatis bikin rakyat ketakutan.

- Setelan PRD terlalu kencang. Maksudnya terlalu radikal.

- [++sensor: sebab pembicaraan ini bukan tentang PRD, nanti malah jadi melenceng dan salah paham]

Catatan pribadi Iwan: keliatannya radikalisme mengarah orang pada kacamata kuda satu lensa. Budiman memerlukan banyak lensa, sebab orang Indonesia tidak satu warna yaitu merah membara saja. PDIP yang lebih berwarna adalah arena yang lebih argumentatif. Lainnya, bagus-bagus saja PRD terus menjadi oposan PDIP, agar PDIP tetap kritis.

[-----------------------to be continued]

hai teman-teman, kelihatan akan makin seru jika ada sosok ekonom dalam kelompok ini. Akan lebih seru lagi jika dia pro-kapitalis dan cerewet. Komposisi orang semakin berbeda, harusnya semakin baik.