Akar Rumput Indonesia


Diskusi 02: Media [katanya] Sebagai Pilar ke Empat Demokrasi, Setuju?
May 20, 2007, 5:45 pm
Filed under: Uncategorized

Catatan diskusinya…. (tolong dilengkapi oleh teman-teman).

Ini bukan transkripsi verbatim, tapi catatan-catatan penting yang bisa diperkaya bersama. Bisa jadi lebih kaya dari “kejadian aslinya”, bisa jadi lebih miskin. Diskusi ini memang tidak direkam. Sebuah rekaman 4 jam percakapan tentunya meletihkan telinga dan menuliskannya memegalkan tangan, apalagi membacanya bisa bikin buta. MMS –diluar kapasitasnya sebagai wartawan JP, tentunya―memulai dengan sebuah cerita penting tentang kebebasan media jurnalistik yang dinilainya sebagai semu. Katanya mengutip Noam Chomsky, “bahkan di negara yang sangat demokratis seperti Amerika, media mengalami lima macam kecacatan:

1. Ownership

2. Iklan

3. Power – politics

4. Ancaman dan sensor [nah ini apa istilahnya?]

5. Komunis-phobia dan anti-terorisme phobia

Membahas poin 1, bagaimanapun juga media adalah unit-unit kegiatan bisnis yang bergerak dan bermotivasi selayaknya perusahaan yang mementingkan akumulasi modal. Sehingga kesuksesan media sangat mungkin ditunjang oleh tulang punggung kuat yaitu konglomerasi berbagai perusahaan dalam satu atau beberapa kepemilikan yang terbatas. Gampang diduga bahwa kenetralan media dipengaruhi oleh berbagai tekanan dari perusahaan-perusahaan yang ada di belakangnya.

Mengenai poin 2Surat kabar bisa dikatakan sebagai arena bertarung bagi iklan dan berita. Kelangsungan hidup media cetak sangat ditentukan oleh pemasukan dari iklan. Tarik menarik ini mempertaruhkan ruang berita yang justru menjadi nyawa sebuah media, atau dalam istilah MMS, konstituensi iklan bisa mengalahkan substansi. Mungkin contoh yang paling baik adalah advetorial (apaan siiih), rubrik-rubrik pembahasan teknologi dekat sekali dengan suasana promosi. Sudah menjadi rahasia di kalangan wartawan bahwa mereka selalu bersiap diri jika tulisan-tulisannya jauh dipersingkat jika tidak dipotong demi mempertaruhkan ruang iklan.

Maksud poin ketiga, adalah adanya tarik-menarik antara berbagai kekuasaan yang ada dalam lingkup penerbitan media nasional. Pemerintah bisa menentukan cara-cara pemberitaan, demikian juga pengusaha. Termasuk juga ada kecenderungan media untuk memanfaatkan sumber-sumber yang powerful karena ditunjang oleh institusi-institusi formal. Tengoklah bagaimana media mengutip sumber-sumber yang dianggap punya kewenangan: seorang pakar dari universitas X, ekonom yang itu-itu saja, para menteri, pihak polisi, atau pihak kehakiman. Bicara tentang kebenaran isi pemberitaan, kecenderungan besar yang terlihat adalah: “kebenaran hanyalah valid jika disampaikan lewat sumber-sumber formal yaitu para elite politik dan birokrat pemerintah serta kampus”.  Suara-suara kelas bawah, suara rakyat sering dianggap tidak representatif. Oleh karena itu jangan heran jika kolom-kolom media penuh nama orang terkenal yang isi tulisannya biasa-biasa saja (atau normatif banget) sementara tulisan-tulisan bernas dari penulis baru sangat susah masuk.

Poin 4 adalah yang paling kasar, yaitu berupa ancaman-ancaman dari pihak luar kepada pihak media sehubungan dengan pemberitaan termasuk sensor. Tidak perlu penjelasan, Orde-Baru di masa lalu juga penuh contoh mulai dari penculikan dan penangkapan wartawan, pembreidelan izin terbit, sampai penarikan media dari pasar.  

Poin 5 berupa komunis-phobia. Sesuai dengan judulnya, hambatan ini bersifat psiko-kultural yang menghinggap pada pembaca dan pengelola media. Setiap tulisan, kalimat dan bahkan kata yang merupakan turunan-turunan dari konsep-konsep non-kapitalis akan secara otomatis tersensor dengan sendirinya. Bisa jadi pembacanya protes, bisa jadi editor-nya langsung memotong, bisa jadi penulisnya sudah melakukan sensor otomatis pada saat menuang pikiran. Menurut saya, ini yang sebetulnya paling seru sebab cara kerjanya dengan menusuk pikiran orang. Tentu saja kondisi komunis-phobia ini dilakukan oleh negara dan komunitas-komunitas binaannya secara canggih dan sistematis, yang membuat apa yang tampil di media selalu memiliki ciri-ciri: berpihak secara berlebihan pada pembangunan ekonomi, tidak suka membahas aspek manusiawi buruh, senang dengan artikel-artikel dan tips-tips semacam “peningkatan kualitas SDM untuk pembangunan”. Ciri lain adalah: membuat pembacanya takut akan perubahan, senang ngutip pejabat, malas ngutip rakyat kecil, Menuhankan  agama alias mempromosikan agama sebagai dogma mati, bukan sebagai fenomena sosial.  Menurut MMS, walau Chomsky tidak bicara tentang teorrisme, kita dapat memasukan soal itu dalam filter ini. Sebab logikanya sama saja yaitu menjelek-jelekkan anti-tesis dari kapitalisme. Hampir semua media industri besar tidak membahas secara dalam terorisme sebagai sebuah fenomena sosial, melainkan membahas wilayah “beku” dalam penafsiran ketuhanan sebagai sesuatu yang non-kompromis, dan oleh karena itu bersifat syaitani bagi dunia modern. Inilah mainstream dalam media-media yang di Indonesia. Lalu hendak dikemanakan demokrasi dalam kondisi begini?    

Media ‘Mainstream’, Media Sebagai Pilar Demokrasi dan Kekuasaan

BSD kemudian mengingatkan tentang variabel sejarah media sebagai hal yang menarik untuk dipelajari. Pada masa 1950-1960-an, justru banyak sekali media-media utama yang besar dan sukses dari segi distribusi dan pengelolaan walau bukan dimaksudkan sebagai media mainstream sebab dia dibesarkan oleh partai-partai. Maksudnya, media dapat menjadi besar dan berkembang tanpa memiliki kecacatan seperti yang digambarkan oleh Chomsky tadi. Jadi harusnya ada faktor eksternal lain yang bekerja. Tengoklah contoh Guardian atau  Daily Telegraphs yang besar dan bermutu sebagai media non-mainstream. Tapi hal ini tidak hadir di sini. Di Indonesia, media partisan selalu hadir sebagai kekonyolan. [ tidak ada yang membahas tentang apakah faktor eksternal itu?] IKS juga bertanya: media-media partisan bukankah akan masuk juga ke dalam skema ownership tadi? Jadi sampah juga kan? MMS menjawab untuk IKS. Sebenarnya kepemilikan barulah menjadi soal jika melihat kekuasaan yang bekerja dibelakangnya. Terkonsentrasinya kekuasaan secara vertikal dan horisontal yang mungkin seperti tangan-tangan gurita lah yang menjadi persoalan. Apa yang perlu dilihat—seperti yang dikatakan SF—adalah  media menjadi kontrol dan menyampaikan informasi, dan seringkali media tidak konsisten dalam menentukkan sikap. Sebagai contoh adalah koran K pernah secara kritis bicara tentang reklamasi Singapura, namun ternyata sebulan belakangan ini banyak iklan properti Singapura. Ini suatu bukti bahwa media tersebut membagi ruang beritanya untuk kepentingan iklan sekaligus memperlihatkan betapa ambigu posisinya. Dari sisi lain, terlihat bahwa media di Indonesia masih hanya berupa sumber informasi saja.   [Ruang kosong menunggu BANTUAN buat diisi: ... Chavez menutup RCTV  yang merupakan tindakan tidak demokratis, padahal Chavez adalah Presiden Venezuela yang konsisten terhadap kepentingan rakyat ... Chavez menasionalisasi perusahaan minyak yang menimbulkan reaksi kelas menengah ] –> ayo isi benang merahnya…

Kita perlu melihat apa yang diprotes oleh rakyat Venezuela terhadap tindakan Chavez tadi? Apakah karena rakyat merasa pilar demokrasi mereka telah diruntuhkan? Atau ada sebab-sebab lain? Maksudnya begini, kita harus membuka kemungkinan bahwa berita-berita utama di koran adalah pertarungan kelas tinggi elite-politik  yang belum tentu dipahami oleh rakyat. Media adalah tempatnya para elite menunjukkan konflik mereka dan publik bisa jadi tidak membutuhkan fungsi kontrol.  Rakyat jadi marah karena stasiun RCTV tadi juga menyebarkan hiburan-hiburan yang otomatis ikut tumbang juga.  Hmm, jadi kalau begitu, demokrasi  adalah maraknya keberagaman? Itu yang sejurus kemudian dilontarkan oleh IKS.  Barangkali juga, ya? Di sisi lain sebuah negara otoriter dapat memiliki sisi demokratis yang terjaga. Contoh adalah Singapura yang sangat keras dan kolot penuh aturan, tetapi memiliki Star Weekly yang sangat komprehensif dan kritis dalam pemberitaan mengenai Asia Tenggara. Analisisnya tajam sekali, walau mungkin saja  Singapura sendiri tidak maksud dalam area yang dianalisis… he he he… sama aja bohong, ya? Maksudnya, kita harus cerdas memikirkan bahwa media sebagai pilar demokrasi punya kandungan jargon juga. Lalu mari bergerak ke arah sumber formal pemberitaan. Berapa besar usaha media untuk mempromosikan pemain-pemain baru? (maksudnya penulis-penulis baru). BS merasa bahwa media tetap lebih percaya pada narasumber-narasumber ataupun penulis-penulis lama, padahal penulis lama belum tentu memiliki kualitas yang terjaga dalam setiap tulisannya atau dengan kata lain, mereka lolos seleksi karena karisma namanya, bukan karena tulisannya.  Tapi belum tentu juga demikian. Bicara tentang sumber formal tidak bisa dilepaskan dari tingkatan aksesibilitas narasumber. Perlu diketahui, sambung MMS, bahwa wartawan selalu diburu-buru waktu sehingga dia cenderung untuk menghubungi channel-channel yang sudah sering memberikan informasi. Bisa jadi persoalannya sederhana yaitu bahwa narasumber yang dimaksud ternyata tidak bisa dihubungi sampai detik-detik terakhir dan wartawan menghubungi orang-orang cadangannya yang kira-kira mampu. Saya, tentu merasa lebih baik untuk menghubungi BSD daripada IMP karena BSD jauh lebih terkenal, kira-kira begitulah , tapi kalau dia tidak bisa dihubungi, saya menghubungi Iwan (sialan!)! Sehubungan dengan hal ini tidak heran kalau wartawan-wartawan lebih suka mengkerubungi sumber-sumber formal seperti kantor polisi, tokoh, dan istana, daripada mencari berita dari orang-orang biasa misalnya tukang ojek. Kemudian juga mesti dilihat bagaimana media memainkan peran sebagai pengguncang kekuasaan.  Disini kita harus perhatikan bahwa ada unsur-unsur character assasination dalam pemberitaan. Ini terjadi di mana-mana baik di kota maupun desa. Perbedaannya adalah tingkat kekasaran. Di tingkatan desa, menghancurkan lawan melalui media dilakukan terang-terangan dengan lebih vulgar.  Menarik bahwa sebetulnya ada organisasi “tanpa -bentuk” yang isinya semacam forum informal para wartawan lintas suratkabar yang terjadi di kota-kota besar. Kekuatan mereka luar biasa ampuh untuk menjatuhkan pihak-pihak yang memang sengaja ingin dijatuhkan atau melindungi orang-orang tertentu. Namun demikian kekuatan mafia suratkabar ini cukup fair untuk menentukan siapa yang ingin dijatuhkan dan siapa yang tidak.  Misalnya begini si pejabat “X” terlibat hubungan
asmara gelap, yang kemudian terungkap. Media melalui “organisasi” ini bisa saja “melindungi” pejabat tersebut apabila dia memenuhi kriteria sebagai “pejabat baik yang melakukan kebodohan, mari kita maafkan”.  Tapi perbuatan yang sama apabila dilakukan oleh pejabat yang “nyebelin dan beraroma korup berat” akan berakhir pada penghakiman serentak lewat banyak surat kabar bak hukum rajam. Kiprah konglomerasi media yang mengakibatkan mengerucutnya fungsi media hanya sebagai alat untuk menguasai perusahaan non-media juga bisa sangat kotor. MKS menceritakan kasus yang benar-benar terjadi baru-baru ini. Sebuah media swasta nasional secara intensif meliput kasus kebobrokan sebuah perusahaan transportasi nasional dengan teknik-teknik investigasi yang sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tersebut begitu terpojok dan harga saham-sahamnya melorot kencang ke dasar  bawah harga normal.  Sampai pada suatu titik, media tersebut menghentikan liputan investigatifnya persis  ketika perusahaan transportasi tadi telah dibeli menjadi salah-satu anak perusahaannya, hanya dalam hitungan jam. Semacam interupsi absurd: “stop mocking them ‘coz we fucking own it!”.  Jangan-jangan… para boss media itu sebetulnya tidak pernah ambil peduli pada asas-asas etika dan profesionalisme, walau mereka menuntut karyawannya untuk melakukan itu.   
 

Media Alternatif Atau Media Independen Serta Tujuannya

Dalam kondisi dimana tensi politik semakin tinggi maka media alternatif muncul. Apa yang ditawarkan media alternatif itu adalah independensi yang lebih besar, maka untuk saat ini saya menyamakan media alternatif dan media independen. Dia menjadi alternatif karena menyuarakan kepentingan-kepentingan yang terpendam, atau bisa juga disuarakan tapi hanya melalui saringan elite yang penuh saringan. [Poin-poin yang tercatat  seliweran dan bisa diteruskan kawan-kawan yang membaca notulensi ini misalnya:]l        media independen mudah tergoda menunuju kepentingan oriented business. Ini dapat dicontohkan dari kasus browser alternatif Mozilla Firefox  yang pernah meramaikan World Social Forum, tapi kemudian ikut juga di Davos. Artinya sebuah pemikiran alternatif yang non-profit dan berguna bagi rakyat banyak tetaplah rentan. Lalu Miramax yang terkenal memproduksi film-film independen tetap membutuhkan Buena Vista dari Disney untuk distribusinya.  Lantas apa yang dapat membuat konsep alternatif dapat bertahan?  Ini tidak sempat dibahas. Kita membahas tentang sisi alternatif bisa dilihat dari segi content dan kelas [siapa yang bisa menjelaskan ini lagi?].   l Yang jelas forum diskusi ini menolak bahwa alternatif bisa juga ditinjau dari segi harga, yang membuat saya rada heran. Tapi sehubungan saya berperan sebagai juru tulis, jadi tidak sempat tanya-tanya deh.  Menurut saya salah satu strategi yang membuat konsep alternatif  bertahan adalah harga. Hal ini terlihat dari bagaimana berhasilnya sistem Operasi Linux tetap bertahan selama 10 tahun lebih karena manifestonya untuk memberi harga nol bagi Kernel Linux yang dikembangkan dari sistem UNIX yang berbayar. Unix justru hancur dibuatnya, sementara puluhan varian Linux terus bermunculan setiap minggu sebagai sistem operasi yang semakin handal dan bebas virus dibandingkan Microsoft. Hal yang menyenangkan dikatakan oleh pembuatnya yaitu: Linux dapat dikembangkan oleh siapa saja sehingga dia semakin mantap dari hari-kehari. Kami semakin kuat dengan ratusan sukarelawan yang memperbaiki Kernel secara bersama-sama. Inilah sebuah sistem operasi yang membiarkan para pengguna bekerja sambil belajar—bukan hanya tahu cara memakai . Kami juga merasakan bahwa sistem operasi yang baik harus dapat adaptif memanfaatkan segala jenis komputer termasuk yang sudah bapuk. Tentunya ini berdampak baik bagi lingkungan (bayangkan Windows selalu menuntut hardware baru sehingga komputer seringkali harus dibuang ke tempat sampah ketika lisensi habis?).Ada kemungkinan bahwa angka penjualan Windows Vista tidak sebesar pendahulunya oleh sebab harganya yang terlampau mahal dan varian Linux sudah semakin dikenal orang,  mudah digunakan dan cantik pula tampilannya. Linux memang bukan media informasi, tapi sebagai sebuah produk independen yang hidup dalam nyawa gerakan sosial melawan kapitalisme, dia bisa direnungkan. l Publik bukanlah ruang hampa yang kosong.Ada juga hal menarik bahwa sebuah media yang kita percaya sebagai mainstream bisa tidak konsisten dan menjelma membawa pikiran-pikiran altenatif. Contoh yang bisa kita lihat adalah Kompas tanggal 3 Mei yang membuat editorial tentang “Wajah Sosialisme Indonesia”.  Ini suatu fenomena menarik. Menurut BS, tidak pernah terbayangkan bahwa Kompas (tepatnya pada hari itu) bisa tampil  “kekiri-kirian” selayaknya sebuah media alternatif ditengah media kapitalis yang dominan.  Nah kita dapat kembali pada fobia-fobia komunisme.  Negara ini begitu fatal mengadopsi kapitalisme sebesar-besarnya sehingga bangsa Indonesia tidak lagi punya daya kritis terhadapnya. Mode of Consumption alias cara-cara mengkonsumsi telah menjadi suatu keterampilan yang jauh lebih penting daripada cara-cara berproduksi. Singkatnya kita lebih paham belanja dibanding segala-galanya. Marxisme melalui pemikiran sosialisme justru menawarkan pemikiran ekonomi alternatif yang  kritis demi pembangunan bangsa ini (Dunia Ketiga, gitu loOh).  Bahkan ga usah jauh-jauh deh, UUD 1945 itu adalah contoh baik betapa konstitusi negara kita adalah Sosialisme atas Berkat Rahmat Allah yang Mahakuasa.
Para pendiri bangsa tentunya tidak main-main dengan hal ini.  Gerakan-gerakan anti globalisasi  yang sebetulnya lebih tepat diterjemahkan sebagai anti globalisasi korporasi dan privatisasi haruslah bergerak secara strategis. Caranya tentu dengan memahami kampanye yang bisa diterima secara kultural dengan tidak lagi memakai elemen-elemen generik yang dianggap Kekiri-kirian (apa siiiih, Wan?).. ya ga usah bawa-bawa bendera merah, ga usah pakai simbol yang nakutin rakyat karena tujuannya ingin mendidik rakyat supaya sadar ketertindasannya. Di sinilah pentingya pendidikan untuk rakyat, yaitu menerjemahkan konsep-konsep,  menjinakkan jargon-jargon dan menanamkan rasa kritis. Contoh misalnya, meluruskan persoalan bahwa anti-globalisasi ekonomi tidak ada hubungannya dengan sikap anti-amerika. 
 

Udah duluuuu….

Jurucatat – IMP 


No Comments Yet so far
Leave a comment



Leave a comment
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>